Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

PERENCANAAN TEKNIK (DED) JEMBATAN PROVINSI ACEH (PAKET 02/2026)

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Informasi umum paket

Kode tender
10118847000
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Instansi
LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · 693838/PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI ACEH · Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi pekerjaan
Jbt. Lhong Naca - Pidie (Kab.) Jbt. Paya Mamplam - Pidie (Kab.) Jbt. Lueng Puntong - Pidie Jaya (Kab.) Jbt. Kr. Idi Rayeuek - Aceh Timur (Kab.) Jbt. Kr. Peudawa Rayeuek - Aceh Timur (Kab.) Jbt. Kr. Sei Raya - Aceh Timur (Kab.) Jbt. Suak Puntong III - Aceh Barat (Kab.) Jbt. Kr. Seumayam - Nagan Raya (Kab.) Jbt. Luan Nancala I - Simeulue (Kab.) Fly Over Santan - Banda Aceh (Kota)
Metode pemilihan
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Jenis kontrak
Lumsum
Sumber dana / tahun anggaran
APBN 2026
Pagu
Rp. 3.258.132.000,00
Tahap saat ini
Tender Sudah Selesai
Jadwal tahap
27 Februari 2026

Sub bidang SBU yang tercantum

Informasi terbatas

Halaman ini hanya memuat ringkasan umum paket. Dokumen persyaratan lengkap, rincian jadwal, dan perkembangan terbaru tersedia di DuniaTender. Jadwal, tahap, dan pagu dapat berubah, jadi selalu verifikasi pada halaman resmi LPSE penyelenggara.

Lihat Detail Lengkap di DuniaTender

Mau mengikuti tender ini?

Pastikan perusahaan Anda memenuhi beberapa syarat berikut. Daftar ini gambaran umum; syarat pasti untuk paket ini ada pada dokumen pemilihan di LPSE penyelenggara.

  1. Badan usaha yang sah. Akta pendirian dan akta perubahan (bila ada) beserta pengesahannya.
  2. NIB berbasis OSS-RBA. Memuat KBLI yang relevan dengan paket dan masih berlaku.
  3. SBU yang sesuai. Sertifikat Badan Usaha masih berlaku dengan klasifikasi dan sub bidang yang disyaratkan (RE104, RK003), serta kualifikasi kecil, menengah, atau besar yang sesuai dengan nilai paket.
  4. Tenaga ahli ber-SKK. Penanggung jawab teknis dan tenaga ahli dengan SKK sesuai bidang pekerjaan.
  5. Kewajiban pajak. NPWP aktif dan pelaporan SPT Tahunan sesuai ketentuan.
  6. Pengalaman sejenis. Pekerjaan sejenis dalam kurun waktu yang ditetapkan dokumen pemilihan.
  7. Kelayakan administrasi. Tidak masuk Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit, dan tidak ada pertentangan kepentingan.
  8. Akun LPSE. Terdaftar dan terverifikasi pada LPSE penyelenggara, serta mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal.

Butuh bantuan menyiapkan persyaratan?

Sekretariat ASKOPINDO membantu anggota memeriksa kesiapan SBU, SKK, dan dokumen sebelum mendaftar.

Konsultasi via WhatsApp