Tata Kelola & Kelembagaan

Struktur Organisasi & Tata Kelola Kelembagaan

Bagan tata kelola organisasi, pembagian fungsi kelembagaan, dan hierarki pembinaan anggota ASOSIASI KONSTRUKSI PEMBORONG INDONESIA berdasarkan AD/ART.

Mekanisme Tata Kelola

Prinsip Kepemimpinan Kolektif & Akuntabel

ASKOPINDO menerapkan tata kelola organisasi nirlaba yang berorientasi pada transparansi, independensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan jasa konstruksi nasional.

Hierarki Kelembagaan Organisasi

1

Rapat / Musyawarah Anggota

Pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan AD/ART, arah kebijakan umum, serta garis-garis besar program kerja nasional.

2

Badan Pertimbangan & Dewan Pengawas

Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, ketaatan terhadap anggaran dasar, dan penegakan kode etik organisasi kontraktor pemborong.

3

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Lembaga eksekutif tingkat nasional yang memimpin dan menjalankan roda organisasi sehari-hari, membawahi pimpinan harian serta kompartemen-kompartemen teknis operasional.

4

Dewan Pengurus Daerah (DPD) & Cabang (DPC)

Pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan, pendataan, dan pembinaan langsung kepada badan usaha anggota di daerah.

Kompartemen Teknis Dewan Pengurus Pusat

Guna mendukung pelayanan anggota dan pemenuhan regulasi Kementerian PUPR/LPJK, DPP ASKOPINDO membawahi divisi dan kompartemen fungsional:

Kompartemen / Divisi Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab
Kompartemen Sertifikasi & Standarisasi SBU Fasilitasi pembinaan pemenuhan persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU), verifikasi dokumen kualifikasi usaha, serta integrasi sistem perizinan berusaha OSS dan SIKI LPJK.
Kompartemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) & Pelatihan Penyelenggaraan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, workshop pemenuhan standar mutu ISO, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Kompartemen Advokasi Hukum & Regulasi Jasa Konstruksi Pendampingan hukum bagi badan usaha anggota dalam sengketa kontrak konstruksi, telaah kebijakan perundang-undangan, dan konsultasi kepatuhan hukum tender.
Kompartemen Kemitraan & Rantai Pasok Pengembangan jejaring kerja sama dengan asosiasi profesi, suplier material, distributor alat berat, serta lembaga keuangan penyedia garansi bank/tender bond.
Kompartemen Hubungan Kelembagaan & Komunikasi Publik Penjalinan koordinasi resmi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kementerian PUPR, dinas teknis daerah, dan diseminasi informasi publik organisasi.
Catatan Administrasi Kelembagaan:

Informasi pemutakhiran susunan personalia dan pejabat definitif kepengurusan secara berkala diverifikasi dan diproses melalui mekanisme administratif Sekretariat Jenderal. Untuk konfirmasi legalitas kepengurusan resmi, silakan menghubungi Sekretariat DPP ASKOPINDO.