Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 2

LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Informasi umum paket

Kode tender
84114064
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Instansi
LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN · Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lokasi pekerjaan
UPT SD NEGERI 1 TAROWANG - Makassar (Kota) UPT SD NEGERI 18 TAMALATEA - Jeneponto (Kab.) UPT SD NEGERI 10 BINAMU - Jeneponto (Kab.) UPT SD NEGERI 09 ARUNGKEKE - Jeneponto (Kab.) UPT SDN 22 KELARA - Jeneponto (Kab.) UPT SDN 100 INDOKORO - Luwu Utara (Kab.) UPT SDN 021 PONGO - Luwu Utara (Kab.) UPT SDN 74 BOLANG - Enrekang (Kab.)
Metode pemilihan
Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Jenis kontrak
Waktu Penugasan
Sumber dana / tahun anggaran
APBN 2023
Pagu
Rp. 1.017.100.000,00 (1,0 M)
Tahap saat ini
Pengumuman Prakualifikasi
Jadwal tahap
28-Pebruari-2023 s/d 03-April-2023

Sub bidang SBU yang tercantum

  • KL403

Informasi terbatas

Halaman ini hanya memuat ringkasan umum paket. Dokumen persyaratan lengkap, rincian jadwal, dan perkembangan terbaru tersedia di DuniaTender. Jadwal, tahap, dan pagu dapat berubah, jadi selalu verifikasi pada halaman resmi LPSE penyelenggara.

Lihat Detail Lengkap di DuniaTender

Mau mengikuti tender ini?

Pastikan perusahaan Anda memenuhi beberapa syarat berikut. Daftar ini gambaran umum; syarat pasti untuk paket ini ada pada dokumen pemilihan di LPSE penyelenggara.

  1. Badan usaha yang sah. Akta pendirian dan akta perubahan (bila ada) beserta pengesahannya.
  2. NIB berbasis OSS-RBA. Memuat KBLI yang relevan dengan paket dan masih berlaku.
  3. SBU yang sesuai. Sertifikat Badan Usaha masih berlaku dengan klasifikasi dan sub bidang yang disyaratkan (KL403), serta kualifikasi kecil, menengah, atau besar yang sesuai dengan nilai paket.
  4. Tenaga ahli ber-SKK. Penanggung jawab teknis dan tenaga ahli dengan SKK sesuai bidang pekerjaan.
  5. Kewajiban pajak. NPWP aktif dan pelaporan SPT Tahunan sesuai ketentuan.
  6. Pengalaman sejenis. Pekerjaan sejenis dalam kurun waktu yang ditetapkan dokumen pemilihan.
  7. Kelayakan administrasi. Tidak masuk Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit, dan tidak ada pertentangan kepentingan.
  8. Akun LPSE. Terdaftar dan terverifikasi pada LPSE penyelenggara, serta mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal.

Butuh bantuan menyiapkan persyaratan?

Sekretariat ASKOPINDO membantu anggota memeriksa kesiapan SBU, SKK, dan dokumen sebelum mendaftar.

Konsultasi via WhatsApp