Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Konsolidasi Belanja Jasa Konsultan Survey Calon Penerima Bantuan Sambungan Listrik Baru Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Wilayah Kerja Wilayah III dan VI
LPSE Provinsi Sumatera Utara
Informasi umum paket
- Kode tender
- 22576027
- Jenis pengadaan
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
- Instansi
- LPSE Provinsi Sumatera Utara · DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVSU · Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Lokasi pekerjaan
- Wilayah kerja VI - Mandailing Natal (Kab.) Wilayah kerja III - Pematang Siantar (Kota)
- Metode pemilihan
- Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
- Jenis kontrak
- Lumsum
- Sumber dana / tahun anggaran
- APBD 2023 APBD 2023
- Pagu
- Rp. 275.000.000,00 (275,0 Jt)
- Tahap saat ini
- Pengumuman Prakualifikasi
- Jadwal tahap
- 08-Pebruari-2023 s/d 06-Maret-2023
Sub bidang SBU yang tercantum
- RE105
Informasi terbatas
Halaman ini hanya memuat ringkasan umum paket. Dokumen persyaratan lengkap, rincian jadwal, dan perkembangan terbaru tersedia di DuniaTender. Jadwal, tahap, dan pagu dapat berubah, jadi selalu verifikasi pada halaman resmi LPSE penyelenggara.
Lihat Detail Lengkap di DuniaTenderMau mengikuti tender ini?
Pastikan perusahaan Anda memenuhi beberapa syarat berikut. Daftar ini gambaran umum; syarat pasti untuk paket ini ada pada dokumen pemilihan di LPSE penyelenggara.
- Badan usaha yang sah. Akta pendirian dan akta perubahan (bila ada) beserta pengesahannya.
- NIB berbasis OSS-RBA. Memuat KBLI yang relevan dengan paket dan masih berlaku.
- SBU yang sesuai. Sertifikat Badan Usaha masih berlaku dengan klasifikasi dan sub bidang yang disyaratkan (RE105), serta kualifikasi kecil, menengah, atau besar yang sesuai dengan nilai paket.
- Tenaga ahli ber-SKK. Penanggung jawab teknis dan tenaga ahli dengan SKK sesuai bidang pekerjaan.
- Kewajiban pajak. NPWP aktif dan pelaporan SPT Tahunan sesuai ketentuan.
- Pengalaman sejenis. Pekerjaan sejenis dalam kurun waktu yang ditetapkan dokumen pemilihan.
- Kelayakan administrasi. Tidak masuk Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit, dan tidak ada pertentangan kepentingan.
- Akun LPSE. Terdaftar dan terverifikasi pada LPSE penyelenggara, serta mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal.
Butuh bantuan menyiapkan persyaratan?
Sekretariat ASKOPINDO membantu anggota memeriksa kesiapan SBU, SKK, dan dokumen sebelum mendaftar.